Kenapa Mogok Nasional Buruh Kurang Sukses? Ini Bocorannya…

Gerakan Buruh Indonesia yang dimotori oleh Said Iqbal dan kawan-kawannya menggelar Aksi Mogok Nasional selama 4 hari pada tanggal 24-27 November 2015 pekan kemarin. Tujuan utama dari aksi besar-besaran kali ini adalah untuk meminta Presiden Joko Widodo menarik Peraturan Pemerintah No 78 Tentang Pengupahan, peraturan ini dianggap buruh sebagai langkah mundur karena ada beberapa pasalnya yang merugikan buruh. Misalnya penghapusan Komponen Hidup Layak (KHL) dan menggantinya dengan tingkat inflasi plus pertumbuhan nasional, serta  menghilangkan keterlibatan wakil serikat pekerja (tripartite) dalam penentuan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). 

Namun, ternyata dalam pelaksanaannya, Aksi Mogok Nasional buruh tahun ini jauh dari kata sukses seperti pada tahun 2011-2013 yang berhasil dengan gerakan HOSTUM (Hapus Outsourching dan Tolak Upah Murah) serta Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS). Di beberapa kota seperti Karawang dan Tangerang cukup berhasil, namun di daerah lainnya seperti Kabupaten Bekasi justru “melempem” 

Ada apa gerangan??? 

Kenapa buruh kali ini gagal menggelar aksi serupa seperti tahun-tahun sebelumnya? Ada banyak faktor atau penyebab yang melatarbelakangi, baik itu dari internal buruh maupun dari eksternal seperti manajemen dan pemerintahan pusat dan daerah.

Internal Buruh

Ada beberapa masalah di internal buruh sendiri yang membuat Mogok Nasional kurang sukses, diantaranya: 

• Tidak semua buruh mengerti dan paham pentingnya menolak PP 78 Tahun 2015. Pengurus serikat pekerja kurang bisa menjelaskan poin-poin yang akan menyusahkan buruh dalam peraturan yang dibuat Presiden Jokowi itu. Dalam bahasa sederhananya, buruh banyak yang tidak mengerti kenapa harus menolak PP itu. 
• Sebagian buruh, terutama yang pada pilpres lalu memilih Jokowi, menganggap aksi kali ini politis. Faktor beda pilihan saat pilpres masih terasa pada pergerakan buruh. Mereka yang memilih Jokowi segan untuk ikut terlalu jauh karena walau bagaimanapun, PP 78 itu dibuat oleh orang yang mereka pilih.
•  Kriminalisasi Sekjen KSPI Muhammad Rusdi jelang pelaksanaan Aksi Mogok Nasional dengan menjadikannya tersangka sedikit banyak pasti mengacaukan konsentrasi pimpinan serikat pekerja di tingkat pusat hingga ketua-ketua PUK. Ini semacam gertak sambal sebelum perang. Mikir dua tiga kali sebelum aksi dan orasi. 

Eksternal Buruh (Pemerintah Pusat dan daerah serta Pengusaha)

Banyak cara yang dilakukan pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk menggagalkan Aksi Mogok Nasional diantaranya:

•  Pemerintah melalui pihak terkait seperti kepolisian dan badan intelejen tentu banyak belajar dan meneliti aksi-aksi sebelumnya. Dari penelitian itulah mereka kemudian menelurkan poin-poin agar Aksi mogok tidak maksimal. Jika aksi-aksi sebelumnya sukses digelar, itu karena pihak pemerintah waktu itu kurang siap mengantisipasi atau tidak menyangka akan sebesar itu. Hal lainnya bisa jadi memang pemerintahan sebelumnya (SBY) lebih toleran dan demokratis.
• Memanfaatkan media. Sepekan jelang pelaksanaan aksi, banyak beredar berita-berita pemanis di media yang merugikan buruh dan masyarakat umum antipasti terhadap gerakan buruh. Seperti demo buruh menggunakan motor sport, perusahaan-perusahaan yang siap hengkang, buruh yang di PHK akibat ikut aksi atau demo yang meninggalkan sampah dan merusak taman. 
•  Pengamanan super ketat di Bekasi. Pengamanan aksi demo di Kabupaten Bekasi lebih ketat dari daerah lain seperti Karawang dan Tangerang atau Bogor. Kenapa? Di Kabupaten Bekasi lah, Said Iqbal memulai petualangannya sebagai aktivis buruh. Politik pecah belah dimainkan. Buruh Bekasi lemah akan diartikan sebagai kelemahan Iqbal memimpin gerakan. Antar buruh akan saling menyalahkan. Contoh pernyataan yang kemudian muncul…“Parah buruh Bekasi, gak ada nyalinya,” kata Buruh Karawang. 
•  Memanfaatkan Masyarakat Sipil melalui kepala desa/lurah sekitar kawasan industri dan pengusaha limbah. Pemerintahan daerah melibatkan pihak lain diluar buruh dan manajemen perusahaan. Kepala desa dikumpulkan dan diberikan pengarahan bahwa aksi buruh dapat merugikan ekonomi masyarakat. Investor bisa kabur. Ormas-ormas juga digerakan lebih massif dan terstruktur untuk berhadapan langsung dengan buruh. 
• Spanduk Pasal KUHP Larangan Masuk Pekarangan Orang Lain Tanpa Ijin. Manajemen perusahaan cukup massif menempel spanduk pasal-pasal ini berikut konsekuensinya di p agar-pagar pabrik. Hal ini terbukti cukup ampuh menghalau aksi-aksi sweeping..

Inilah sebab-sebab yang mengakibatkan aksi buruh mogok nasional kurang maksimal. Ini sekedar analisa. Bisa jadi kurang mendalam atau ada faktor lain yang belum masuk dalam tulisan ini, silakan ditambahkan di kolom komentar… 

Kabar terakhir menyebutkan gerakan buruh selanjutnya akan menempuh jalur hukum. Semoga berhasil kawan…

Tweet